Sejarah Air dan Kejahatan Korporasi

Sejarah Air dan Kejahatan Korporasi

Telaah Singkat Sejarah Keterlibatan Swasta dalam

Penyediaan Layanan Air Bersih dan Periodisasi Air di Indonesia

Oleh : Sasongko

 

“used to be free

now it cost you a fee

’cause it’s all about

getting that cash money”

 

– Mos Def, New World Water

Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Terlebih kebutuhan akan air bersih yang digunakan untuk minum dan kebutuhan lain yang sudah dikomersialisasikan. Tulisan ini bermula dari kegelisahan penulis tentang bagaimana air mampu di distribusikan dan sejauh mana korporasi swasta ikut serta campur tangan dalam urusan air yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia. Berikut tulisan akan dibagi dalam dua sesi, yakni sejarah perkembangan pelayanan penyediaan air di Indonesia berdasarkan periodesasinya dan keterlibatan korporasi asing dan pengaruhnya dalam penyediaan air.

Sistem penyediaan air minum di Indonesia secara umum merupakan warisan kolonial. Sistem kolonial inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan sumber daya air dan difungsikan oleh masyarakat. Sebagai contoh PDAM Kota Semarang yang didirikan pada tahun 1911, PDAM Kota Solo yang didirikan pada tahun 1929, PDAM Kota Salatiga tahun 1921, dan PAM Jaya yang sudah berdiri sejak tahun 1843. PDAM ini menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan baru pada sekitar tahun 60-an dan 70-an berubah menjadi PDAM. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Sejak awal tahun 1970 an sampai dengan tahun 1990 an (khususnya selama Pelita III 1979-1984 dan Pelita IV 1984-1989), pemerintah pusat memegang peran aktif dalam pembangunan infrastruktur bidang air minum secara luas di seluruh Indonesia. Targetnya adalah memenuhi kebutuhan dasar air minum 60 liter/orang/hari dengan cakupan layanan 60% di daerah perkotaan. Pembangunan infrastruktur pemerintah pusat tersebut dimaksudkan sebagai modal awal yang pada tahap selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan oleh PDAM dan Pemerintah Daerah setempat .

Selama Pelita III pemerintah mulai melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dalam bentuk pinjaman luar negeri untuk melakukan investasi di sektor air minum perkotaan. Model pendekatan pembangunan dan standar teknis pengelolaan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Untuk kota kecil dengan penduduk kurang dari 50.000 jiwa pengelolaannya dilakukan dengan membentuk BPAM (Badan Pengelola Air Minum) yang bersama-sama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat dikembangkan menjadi PDAM.

Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Proyek PSP pertama adalah BOO Serang Utara  pada tahun 1993, kemudian kontrak konsesi di Pulau Batam oleh PT. Aditia Tirta Batam (ATB) pada tahun 1996.  Pada tahun 1998, pekerjaan serupa dilakukan oleh PT Palyja di Jakarta bagian barat  dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) di Jakarta bagian timur-sekarang PT AETRA.

Meskipun sudah berlangsung sejak tahun 1990-an, namun pada saat itu kerangka hukum yang mengatur keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air bersih belum mencukupi. Peraturan perundangan yang mengatur keterlibataan swasta pada saat itu hanyalah UU Penanaman Modal Asing dalam Pasal 6 Undang-Undang PMA No 1/1967   Undang-Undang No. 11/1970 yang mengatur secara tegas bahwa kegiatan ekonomi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk air minum tidak diperkenankan dikelola dengan modal lain termasuk modal asing dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Baru pada tahun 2000, pengaturan yang lebih jelas tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air bersih disusun melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 tahun 2000  tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, dimana dimungkinkan bagi modal asing untuk melakukan usaha dalam bidang yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk  air minum dimana pemilik modal asing dimungkinkan untuk memiliki 95% saham dari perusahaan tersebut – dalam perkembangannya Keppres No.96 tahun 2000 ini dirubah menjadi Keppres No.118 tahun 2000. Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang merupakan salah satu hasil dari reformasi kebijakan sumberdaya air di Indonesia. Dengan adanya UU ini, keterlibatan swasta di sektor air semakin dipertegas.

Ditahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu. Air minum disalurkan langsung ke Istana Aceh sedangkan sumur diperuntukan bagi daerah yang jauh dari sungai seperti dilaporkan terjadi pada tahun 1613.

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC (mulanya pada tahun 1613 VOC menyewa mendirikan loji tidak permanen dengan sewa 1.200 rijkdaader atau 3.000 gulden tapi kemudian mereka dengan liciknya membuat bangunan tembok permanen dengan bahan batu dan beton dan dijadikan benteng pertahanan mereka), kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Perancis ( 1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik.

Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat. Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

 

 

 

Greenwashing ala Danone

Greenwash adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan perusahaan, pemerintah, atau organisasi lainnya yang mengiklankan praktik lingkungan yang baik tetapi bertindak sebaliknya dalam menjalankan kegiatan usaha. Istilah tersebut juga digunakan ketika jumlah sumberdana perusahaan yang digunakan untuk beriklan lebih besar daripada yang digunakan untuk melakukan tindakan nyata. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang mengubah kemasan atau merek agar terlihat lebih ramah lingkungan (sosial maupun alam). Greenwash biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mengeksplorasi Sumber Daya Alam/ penambangan.

 

Baru-baru ini, Danone-AQUA yang diproduksi oleh PT. AQUA Golden Mississipi Tbk meluncurkan program 1L untuk 10L. Program “Satu untuk Sepuluh” adalah inisiatif sosial AQUA yang ditujukan terutama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak melalui pengadaan air bersih dan penyuluhan hidup sehat. Untuk setiap 1 liter botol AQUA ukuran 600 ml dan 1500 ml berlabel khusus yang terjual pada bulan Juli hingga September 2007, AQUA akan  menyediakan 10 liter air bersih kepada komunitas di daerah Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tahap awal. Untuk menyukseskan program tersebut, AQUA membuat iklan di media dengan gencar dan merubah label pada kemasan 600mL dan 1,5L. Tidak ketinggalan, untuk lebih meyakinkan konsumen, jumlah kemasan khusus yang terjual akan diaudit oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan (PWC Indonesia).

 

Seperti yang diungkapkan di awal, greenwashing biasanya dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Pertambangan adalah usaha pengambilan mineral berharga atau material geologi lainnya dari dalam bumi, biasanya dari bentuk biji-bijian atau lapisan mineral. Material dari pertambangan diantaranya adalah bauksit, batu bara, tembaga, emas, perak, berlian, besi, timah, batu berharga, nikel, fosfat, uranium dan molybdenum. Material yang tidak dapat dihasilkan dari proses agrikultural atau diciptakan secara artifisial dalam laboratorium atau pabrik, biasanya adalah hasil tambang. Pertambangan dalam arti yang lebih luas termasuk tambang minyak, gas alam, dan bahkan tambang air. Air yang notabene adalah barang bebas menurut istilah ekonomi beralih menjadi barang yang punya nilai ekonomi dan diperjual belikan melalui tangan korporasi asing. Akankah ini menjadi salah satu program kerja dari kapitalisme? Istilah kapitalisme berarti kekuasaan ada di tangan kapital, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan, di mana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Ada tiga unsur penting dalam kapitalisme: pengutamaankepentingan pribadi (individualisme), persaingan (kompetisi) dan pengerukan kuntungan.

 

AQUA dalam hal ini melakukan penambangan air. Seperti kegiatan penambangan lainnya, penambangan air yang dilakukan AQUA sedikit banyak berdampak pada kemerosotan kualitas lingkungan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. AQUA menggunakan mata air alami yang keluar dengan sendirinya tanpa menggunakan pompa[1]. Mata air semacam itu jumlahnya sedikit dan semakin berkurang di Indonesia. Pernyataan AQUA berbeda dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Pasalnya sejak tahun 1994, AQUA mulai mengeksploitasi air bawah tanah dengan cara menggali jalur air dengan mesin bor bertekanan tinggi.

 

Sejak air di mata air Kubang disedot secara besar-besaran oleh AQUA, banyak perubahan yang dirasakan oleh warga sekitar. Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di desa, dan ini berdampak buruk pada kehidupan warga desa itu sendiri. Penurunan daya dukung air ini tampak dari mulai munculnya masalah-masalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di tingkat komunitas sejak sumber mata air Kubang dikuasai oleh AQUA. Salah satu masalahnya adalah kurangnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari termasuk air untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Masalah ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sumur-sumur milik warga yang menjadi sumber pemenuhan akan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sekarang, tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal saja atau sekitar 15 cm. Bahkan beberapa sumur sudah menjadi kering samasekali. Padahal sebelum AQUA menguasai air di sana, tinggi muka air sumur biasanya mencapai 1-2 meter. Dengan menggali sumur sedalam 8-10 meter saja, kebutuhan air bersih untuk sehari-hari sudah sangat terpenuhi. Sekarang, warga perlu menggali sampai lebih dari 15-17 meter untuk mendapatkan air bersih. Dulu, warga tidak memerlukan mesin pompa untuk menyedot air untuk keluar dari tanah, sekarang dalam sekali sedot menggunakan mesin pompa, air hanya mampu mencukupi 1 bak air saja dan setelah itu sumurnya langsung kering. Bahkan pada beberapa kampung, apabila dalam sebulan saja hujan tidak turun, sumur menjadi kering sama sekali. Padahal dulu, saat musim kemarau memasuki bulan ke-6 pun tidak membuat air sumur menjadi kering.

 

Potensi kerusakan yang disebabkan oleh penambangan air untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sangat besar. Mulai dari kerusakan areal sekitar mata air, potensi kekeringan yang dialami petani sampai pencemaran yang disebabkan penggunaan botol PET (Polyethylene terephthalate). Proses produksi AMDK merupakan proses yang boros air. Hampir 30% air yang menjadi bahan baku AMDK menyusut (hilang) karena proses produksi. Dengan asumsi produksi AMDK pada 2007 adalah 14 miliar liter [2]  maka bahan baku air yang terbuang dalam proses produksinya mencapai kurang lebih 7 miliar liter. Bayangkan jika air sebanyak itu digunakan irigasi, karena standar air irigasi tidak perlu sebagus standar AMDK.Dengan market share AQUA yang sebesar 40%, maka pemborosan air yang disebabkan AQUA merupakan proporsi yang sangat signifikan. [3]

 

Hal tersebut diperparah dengan potensi pencemaran kemasan PET. Volume penjualan AQUA didominasi oleh air yang dikemas dalam galon. Dari total volume air yang terjual, kemasan galon menguasai 50 persen pasar, sementara kemasan gelas dan botol 600 cc masing-masing sebesar 10 dan 12 persen, sisanya untuk ukuran lain-lain, seperti 1.500cc, 330cc, dan sebagainya. Kurangnya inisiatif AQUA untuk membantu melakukan proses daur ulang kemasan PET. Tidak terdapat sedikitpun informasi mengenai daur ulang kemasan dalam situs resminya. Daur ulang PET harus dilakukan secara hati-hati, harus dipanaskan hingga 1200 derajat Celsius agar tidak menyisakan dioksin.

 

Sumber mata air di Kubang mulai dieksploitas oleh AQUA sejak sekitar tahun 1992-an. Kawasan mata air Kubang yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian, kemudian oleh AQUA diubah menjadi kawasan seperti hutan yg tidak boleh digarap oleh warga setempat. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh AQUA dan dijaga ketat oleh petugas keamanan sewaan selama 24 jam penuh setiap harinya. Tidak ada seorangpun yg boleh memasuki kawasan tersebut tanpa surat ijin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan kantor pusat AQUA Grup di Jakarta.

 

Masalah lainnya lagi adalah, kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masalah ini dialami oleh para petani dari hampir semua kampung di kawasan desa Babakan pari. Saat ini para petani di beberapa kampung tersebut saling berebut air karena ketersediaan air yang sangat kurang. Bahkan beberapa sawah tidak kebagian air dan mengandalkan air dari air hujan saja. Akibatnya, banyak sawah kekeringan pada musim kemarau dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah perekonomian yang cukup serius bagi para petani.

 

Hal serupa juga terjadi di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. AQUA mengeksploitasi air secara masif dari tengah sumber mata air di Kabupaten Klaten sejak 2002. Sama dengan apa yang terjadi di desa Babakan Pari, mayoritas penduduk di daerah tersebut juga menopang kehidupannya dari pertanian. Karena debit air menurun sangat drastis sejak AQUA beroperasi di sana, sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat “pompanisasi” eksploitatif yang dilakukan oleh AQUA. Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Di satu Kabupaten ini saja sudah terdapat 150-an mata air.

 

Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan oleh produsen AMDK seperti AQUA adalah sebuah bentuk “kejahatan legal”. Legal, karena hukum dan masyarakat mengakui bahwa AQUA “berhak” atas air yang keluar dari muka bumi secara gratis untuk menjadi “milik” mereka, karena mereka lalu memproduksinya secara “legal” serta memperjualbelikannya, dan semua itu dilakukan dibawah perlindungan hukum. Artinya tidak melanggar hukum, tentu saja.

 

Namun, legalitas dan hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dan selalu ada kepentingan tertentu di balik apapun yang diciptakan manusia. Hukum memang diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mampu menciptakannya.

 

Dalam kebijakan neoliberalisme, pengambil-alihan sumber daya air ini adalah hasil diterapkannya praktek privatisasi. Gagasan privatisasi terhadap sumber daya air ini diajukan terutama oleh Bank Dunia dan IMF, tentu saja dengan dukungan korporasi-korporasi multinasional dibaliknya. Privatisasi sumber daya air di banyak negara dilakukan untuk memenuhi persyaratan IMF dan Bank Dunia ketika memberikan pinjaman kepada negara tersebut.

 

 

Kesimpulan

            Sama seperti sayur-sayuran, air yang merupakan sebuah produk alam, keluar dari muka bumi secara gratis dan tentu saja bukanlah “milik” siapapun. Sama seperti oksigen, seharusnya siapapun dapat mengakses air bersih. Apa yang terjadi di desa Babakan Pari dan Kabupaten Klaten tadi adalah contoh kecil bagaimana korporasi menguasai apa yang sudah seharusnya dapat diakses oleh semua orang, dan lalu menjualnya kembali kepada semua orang. Air bersih yang keluar dari muka bumi diklaim sebagai “milik” sebagian individu saja melalui jalur legal, disedot, disuling, dan dikemas oleh korporasi lalu ditenteng, dijajakan, diperiklankan, dan dijualbelikan kepada semua orang-karena semua orang membutuhkan air bersih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Jurnal Apokalips, Newsletter Periodikal 2 Bulanan, Nomer 05/Maret 2007

 

http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/109/Privatisasi_Air/Sejarah_Keterlibatan_Swasta_dalam_Peyediaan_Layanan_Air_Bersih_di_Indonesia.html 12.24

http://donhangga.com/greenwashing-a-la-danone/2007/09/01/

http://30402849.siap-sekolah.com/2011/02/09/kapitalisme-global/ 15.15

dahaga diatas mata air may 25, ’07 1:23 am oleh adrianuntuk semuanya

 


[1] sesuai pernyataan dilaman  www.aqua.com

[3] kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s